BACA!! Berita Menggegerkan Hari Ini!!! Selepas Makan Siang Pukul 13. 00! Sri Mulyani : Hampir 2 Triliun Dana APBD Lenyap,.. Pak Ahok Jangan Pura-Pura Tidak Tahu

Pengadaan bus transjakarta sejumlah Rp 1, 2 triliun dapat dibuktikan merugikan negara ratusan miliar rupiah. Busway yang belum satu bulan dihadirkan dari Cina berkarat serta rusak hingga tidak dapat digunakan. Kejaksaan sudah mengambil keputusan dua orang PNS DKI sebagai tersangka namun tidak pernah berupaya menyentuh gubernur serta wakil gubernur sebagai penguasa biaya, walau sebenarnya sangkaan keterlibatan keduanya banyak diapungkan beragam pihak.
Direktur Investigasi serta Advokasi Komunitas Indonesia untuk Transparansi Biaya (FITRA), Uchok Sky Khadafi menilainya masalah korupsi yang nilainya kian lebih Rp 1 triliun mustahil cuma dikerjakan petinggi eselon III. Pihak agen tunggal pemegang merk (ATPM) serta makelar proyek yang sebelumnya mengakui sebagai tim berhasil Jokowi harus juga dicek. Bahkan juga, Uchok menyebutkan dua tersangka itu sebagai “boneka” saja. “Bukan mereka yang mendesain korupsi, jadi hanya jadi kambing hitam saja. Bila Kejagung cuma mengambil keputusan mereka bedua sebagai tersangka, seakan-akan Kejagung bermain mata serta melepas masalah itu, ” kata Uchok.
2). Masalah UPS
Polri memprediksi kerugian negara akibat korupsi UPS meraih Rp 50 miliar rupiah. Bareskrim Mabes Polri sudah memutuskan dua orang petinggi kepala dinas serta satu orang perusahaan relasi sebagai tersangka. Rabu (29/07) Ahok sudah di panggil sebagai saksi serta bukanlah mustahil bakal selekasnya diputuskan sebagai tersangka.
Dalam keterangannya selesai pemeriksaan, Ahok mengakui di tanya sekitar sinyal tangan sekretaris daerah (sekda) dalam kesepakatan pengadaan UPS. Mungkinkah sekda sinyal tangan tanpa ada sepengetahuan Ahok?
3). Masalah Tanah Sumber Waras
Paling baru serta adalah hasil kontrol Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu masalah korupsi pembelian tanah punya tempat tinggal sakit Sumber Waras oleh Pemda DKI dengan harga jauh diatas harga market.
Dalam Laporan Hasil Kontrol (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah th. fiskal 2014 itu, BPK mensinyalir ada tanda-tanda kerugian daerah sebesar Rp191, 33 miliar lantaran masalah jual-beli tanah yang diproyeksi jadi tempat Tempat tinggal Sakit Spesial Jantung serta Kanker itu.
Garuda Institute sebagai satu diantara elemen orang-orang pemantau keuangan daerah mengecam keras provokasi yang ditunaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama dengan kata lain Ahok lewat media pada beberapa petinggi Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurut Koordinator Tim Peneliti Garuda Institute, Roso Daras, kalau provokasi yang dikerjakan Ahok dinilai memelintir kenyataan sesungguhnya itu juga bertendensi politik, yakni mendistraksi info serta mengaburkan pokok permasalahan yang lebih substansial, yaitu akuntabilitas keuangan Pemprov DKI.
Pemprov DKI beli tanah itu seharga Rp20, 75 juta per meter atau Rp755, 69 miliar kontan. Harga Rp20, 75 juta per meter yaitu NJOP tanah sisi depan areal RS Sumber Waras yang bersebelahan dengan Jl. Kyai Tapa. Sesaat NJOP tanah sisi belakang areal RS yang bersebelahan dengan Jl. Tomang Utara cuma Rp7, 44 juta.
Pemprov DKI beli 3, 64 ha tanah itu Rp755, 69 miliar tanpa ada menawar serta mengecek, sama dengan penawaran Yayasan Kesehatan Sumber Waras. Penawaran di sampaikan 7 Juli 2014, serta direspons segera oleh Gubernur DKI Jakarta pada 8 Juli dengan mendisposisikannya ke Kepala Bappeda untuk dianggarkan dalam APBD-P DKI 2014. Mas Azzam/Citizen Journalism/konfrontasi. com

Tweet